HILANGNYA HUTANKU

Dalam periode 2000-2005, hutan Indonesia telah hilang seluas 5,4 juta hektar. Deforestasi ini terjadi akibat pembangunan ekonomi yang dilangsungkan tak lagi menempatkan pertimbangan ekologis sebagai rujukan utama. Alih fungsi hutan lindung yang sedang berlangsung di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau; dan Banyuasin, Sumatera Selatan, adalah ukuran paling mencolok.
Proses deforestasi terjadi besar-besaran di tujuh pulau besar di Indonesia (lihat Tabel I). Lebih dari itu, pemerintah tak sekalipun berniat menghentikannya. Alih-alih menyelamatkan hutan Indonesia, pemerintah justru mengeluarkan PP No. 2 Tahun 2008 dan PP No. 3 Tahun 2008. Dengan kebijakan ini, pemerintah bangga bisa menyewakan hutan lindung dan hutan produksi untuk alih fungsi menjadi pertambangan skala besar dan membolehkan pembangunan Hutan Tanaman Industri di atas hutan alam. Ongkos sewa pun murah, hanya Rp. 300 per meter.
Tabel I. Deforestasi Tujuh Pulau Besar di Indonesia Periode 2000-2005

No Nama Pulau Tingkat Deforestasi (ribu ha/per tahun)
1 Sumatera 1.345,5
2 Kalimantan 1.230,1
3 Sulawesi 866,3
4 Papua 718,4
5 Jawa 712,8
6 Bali dan Nusa Tenggara 359,8
7 Maluku 214,9

Kesengajaan yang dibikin pemerintah ini tak hanya memperparah kerusakan hutan. Tapi meletakkan nasib rakyat dan lingkungan pada tingkat kerentanan yang tak tertanggungkan. Perusakan hutan tak terbendung, sementara ribuan orang meninggal dan ratusan ribu lainnya mengungsi akibat longsor dan banjir.
Tabel II. Kejadian Banjir dan Longsor 2000-2006

PERISTIWA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Jumlah Kejadian 104 46 63 40 31 49 59
Korban Meninggal Dunia 151 161 84 248 166 243 1,250
Jumlah Pengungsi 41.144 41.144 13.191 131.663 32.098 12.109 364.928
Rumah Rusak 564 14.705 102.712 12.462 15.274 71 36.489
Lahan Pertanian Rusak (ha) 5.364 4.098 10.164 17.373 354.027 567 136.573

Rully Syumanda, Manajer Kampanye Isu Hutan WALHI, mengatakan, “Akibat longsor dan banjir yang terjadi sepanjang tahun 2000-2006, Indonesia mengalami kerugian material senilai Rp. 36,943 triliun (kerugian langsung) dan Rp. 144,07 triliun (kerugian tak langsung)”.
Pada konteks ini, Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang pro-lingkungan. Tak hanya menyelamatkan hutan Indonesia yang tersisa, melainkan menyejahterakan rakyatnya dengan sumber daya alam nasional yang dimiliki.
“Sudah lebih dari 77,8 juta ha lahan kritis di Indonesia yang memerlukan upaya serius untuk penyelamatannya,” tegas Berry Nahdian Furqan, Direktur Eksekutif Nasional WALHI periode 2008-2012.
Untuk mengatasinya, jeda tebang mutlak dilakukan. Terlebih, mengingat banyaknya kepentingan yang terlibat di sektor kehutanan. Dengan jeda tebang, seluruh kepentingan bisa dipinggirkan terlebih dahulu, dan seluruh permasalahan dalam tata kelola dan tumpang tindih kebijakan bisa diperbaiki.
Dalam pelaksanaannya, jeda tebang memakan waktu 15 tahun. Sepanjang itu, pemerintah harus melakukan: pertama, menyusun protokol resolusi konflik kehutanan; kedua, membikin standardisasi pelayanan lingkungan hidup bagi perkebunan; dan ketiga, membuat sistem pengelolaan hutan berbasis rakyat.
Sudah sejak tahun 1967 rezim deforestasi di Indonesia menganggap hutan hanyalah sepetak tanah yang bisa dieksplorasi dan diambil rentenya. Dalam pada itu, dengan amat mudah, sejarah sosial ekologis dan kedudukan hutan tropik dalam lingkup negara kepulauan diabaikan. Akhirnya, alih fungsi hutan dan lahan marak terjadi.
Tabel III. Daftar Alih Fungsi Hutan dan Lahan Ilegal

NAMA DAERAH LOKASI ALIH FUNGSI HUTAN DAN LAHAN ILEGAL
Aceh Besar •Tahura Pocut Meurah Intan (Hutan Lindung), 2200 ha di antaranya menjadi markas brimob
•Taman Nasional Gunung Leuser di daerah Langkat, 700 ha di antaranya menjadi Perkebunan Sawit
•Hutan Lindung Sabang, 150 ha diantaranya menjadi markas TNI dan adanya sertifikat kepemilikan
Bengkulu •Kecamatan Kaur, HPT seluas 3000 ha menjadi perkebunan sawit.
•Kawasan Lindung di Pantai Panjang sepanjang 1 km menjadi lokasi penambangan pasir
•Hutan Produksi terbatas di Muko-muko, 1200 di antaranya menjadi perkebunan sawit
•Pembukaan jalan di TN Kerinci Seblat, di daerah Muko-muko, sepanjang 4 km dan lebar 8 meter tanpa izin
•Pembukaan jalan di TNKS di daerah Lebong dengan panjang jalan 13 km, tanpa izin
•TNKS, 92 ha di antaranya telah menjadi perkebunan sawit oleh PT BAT
•157 ribu ha TN Kerinci Seblat telah berubah fungsi menjadi perkebunan sawit
Kepulauan Riau •Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim, 4000 ha di antaranya telah menjadi kebun sawit. Kayunya ditebang dan pada tahun 2003 diketahui dibawa ke RAPP dan Indah Kiat
•TN Bukit Tiga puluh, 1210 ha di antaranya telah menjadi perkebunan sawit, 2000 ha lainnya masuk dalam konsesi pertambangan batubara
•CA Bukit Betabuh, 72 persen di antaranya telah menjadi perkebunan sawit.
Kalimantan Barat •Kabupaten Sintang Bukit Kelingkang, lebih dari 2000 ha dikonversi menjadi pertambangan batubara
•Kabupaten ketapang, pertambangan bauksit
•Kabupaten Sintang di Hutan Lindung Bukit Taku, 20.000 ha di antaranya
telah menjadi perkebunan sawit.
•Kabupate Lawi, lebih dari 300 ha dikonversi menjadi pertambangan uranium

Disadur dan diedit dari tulisan BERRY N FORGAN

Direktur Eksekutif Nasional WALHI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s